Belakangan ini banyak peserta PBI dinonaktifkan. Keluhan masyarakat bermunculan saat mereka hendak berobat namun tiba-tiba ditolak karena status kepesertaan tidak aktif.
Padahal sebelumnya mereka rutin menggunakan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi?
Penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini bukan tanpa sebab. Pemerintah melakukan pembenahan data agar bantuan kesehatan benar-benar sampai ke tangan yang tepat.
Apa Itu BPJS PBI?
BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan program bantuan sosial dari pemerintah. Program ini ditujukan untuk masyarakat tidak mampu yang kesulitan membayar iuran kesehatan bulanan.
Berbeda dengan peserta mandiri yang harus membayar premi setiap bulan, peserta PBI mendapat akses layanan kesehatan gratis. Seluruh biaya iuran ditanggung pemerintah, baik melalui APBN (PBI JK) maupun APBD (PBI APBD).
Kepesertaan PBI ini merupakan kelanjutan dari program Jamkesmas dan Jamkesda yang sudah ada sejak lama. Kini program tersebut bertransformasi menjadi bagian dari skema Jaminan Kesehatan Nasional dengan kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Penyebab BPJS PBI Dinonaktifkan
Penonaktifan kepesertaan PBI didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku 1 Februari 2026.
Keputusan ini bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah peserta, melainkan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran.
Ada beberapa alasan mengapa status PBI seseorang bisa dinonaktifkan:
1. Data tidak tercatat dalam DTSEN
Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial. Data ini bersifat dinamis dan diperbarui setiap tiga bulan. Jika nama seseorang tidak lagi muncul dalam DTSEN, kepesertaan PBI-nya otomatis dinonaktifkan.
2. Masuk kategori desil 6-10
Pemerintah memprioritaskan bantuan untuk masyarakat pada desil 1 hingga 5, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Hasil verifikasi dan ground checking terbaru mungkin menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seseorang sudah membaik dan masuk desil 6-10.
3. Status berubah menjadi pekerja penerima upah
Ketika seseorang mulai bekerja dan terdaftar sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), kepesertaan PBI-nya akan dialihkan. Hal ini karena iuran kesehatan sudah ditanggung oleh pemberi kerja.
4. Kesalahan atau duplikasi data
Terkadang penonaktifan terjadi karena kesalahan pencatatan atau duplikasi data dalam sistem. Seseorang bisa terdaftar lebih dari satu kali, sehingga salah satu data harus dinonaktifkan.
Perlu dipahami bahwa BPJS Kesehatan bukan pihak yang menentukan aktif atau tidaknya status PBI. Kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Kementerian Sosial yang mengelola penyaluran bantuan.
Cara Cek Kepesertaan BPJS PBI Aktif atau Tidak
Sebelum terlambat, sebaiknya periksa status kepesertaan secara berkala. Ada beberapa cara mudah untuk mengecek apakah BPJS PBI masih aktif:
Melalui Aplikasi Mobile JKN
- Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store
- Daftar atau login menggunakan NIK dan password
- Pada halaman utama, pilih menu “Info Peserta”
- Status kepesertaan akan langsung terlihat, lengkap dengan jenis kepesertaan dan faskes terdaftar
Via WhatsApp Pandawa
- Simpan nomor 0811-8165-165 sebagai kontak BPJS Kesehatan
- Kirim pesan via WhatsApp
- Ketik “Menu” dan pilih “Informasi”
- Pilih “Cek Status Kepesertaan”
- Masukkan NIK dan tanggal lahir sesuai format
- Informasi status kepesertaan akan dikirimkan otomatis
Hubungi Care Center 165
Telepon langsung ke nomor 165 untuk bertanya tentang status kepesertaan. Layanan ini tersedia 24 jam dan dapat diakses dari seluruh Indonesia.
Datang ke kantor BPJS Kesehatan
Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Petugas akan membantu pengecekan status secara langsung.
Cara Reaktivasi BPJS PBI yang Dinonaktifkan
Jika status kepesertaan sudah nonaktif, jangan panik. Reaktivasi masih bisa dilakukan asalkan memenuhi syarat tertentu. Berikut langkah-langkahnya:
Syarat Reaktivasi
Peserta yang bisa mengajukan reaktivasi harus memenuhi kriteria berikut:
- Pernah terdaftar sebagai peserta PBI pada periode sebelumnya
- Termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan verifikasi lapangan
- Membutuhkan layanan kesehatan segera karena penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis
- Penonaktifan bukan terjadi dalam kurun waktu enam bulan terakhir
Dokumen yang Disiapkan
Siapkan berkas-berkas berikut sebelum mengajukan reaktivasi:
- KTP asli dan fotokopi
- Kartu Keluarga asli dan fotokopi
- Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa
- Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas yang menyatakan membutuhkan layanan kesehatan
Prosedur Reaktivasi
- Datang ke Dinas Sosial setempat sesuai domisili KTP
- Serahkan semua dokumen persyaratan kepada petugas
- Petugas akan melakukan verifikasi dan validasi data melalui aplikasi SIKS-NG
- Jika lolos verifikasi, Dinsos menerbitkan surat rekomendasi reaktivasi
- Surat rekomendasi dikirim ke Kementerian Sosial untuk persetujuan
- Setelah disetujui Kemensos, dokumen diteruskan ke BPJS Kesehatan
- BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status kepesertaan
Reaktivasi untuk Kondisi Darurat
Bagi peserta yang sedang sakit dan memerlukan penanganan segera, prosesnya bisa lebih cepat. Peserta dapat meminta surat keterangan dari rumah sakit atau faskes tempat berobat, kemudian membawa surat tersebut ke Dinsos. Petugas akan mempercepat proses verifikasi untuk kondisi darurat medis.
Perlu diingat, seluruh proses reaktivasi ini gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Batas waktu pengajuan maksimal enam bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif.
Rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga tidak boleh menolak pasien meski status BPJS-nya nonaktif, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pasien diberikan waktu 3×24 jam untuk mengurus administrasi sambil tetap mendapat pelayanan medis.
Pembaruan data PBI memang bertujuan baik, yakni memastikan bantuan kesehatan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.
Namun masyarakat tetap punya hak untuk mendapatkan akses kesehatan, terutama mereka yang kondisi ekonominya belum membaik. Reaktivasi menjadi solusi agar tidak ada yang kehilangan akses pengobatan saat dibutuhkan.